Salah satu blok Rusun Marunda yang siap huni di kompleks Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (4/1/2013)
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tampaknya telah bertindak tegas terkait adanya oknum Pemprov DKI yang ditengarai mempersulit relokasi warga ke Rusun Marunda.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun mengaku sudah "menghilangkan" jabatan oknum tersebut. "Tadi pagi kan sudah hilang. Gimana toh. Cari sendirilah orangnya," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Selasa (29/1/2013) malam.
Menurut Jokowi, perbaikan dan pemenuhan Rusun Marunda merupakan salah satu program unggulannya dalam APBD 2013. Ada dua hal yang harus dijelaskan Jokowi kepada publik. Yang pertama adalah Rusun Marunda penuh dan tidak mangkrak. Yang kedua, telah banyak peminat yang menginginkan untuk menempati Rusun Marunda, terutama warga bantaran yang tiap tahun selalu kebanjiran.
Dengan kondisi seperti itu, Jokowi kemudian menugaskan jajaran di bawahnya untuk mempercepat revitalisasi dan memudahkan warga untuk menempati Rusun Marunda. "Kemudian malah ada yang enggak mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau ada yang malah mempersulit, ya hilang sudah," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga menyampaikan, oknum di Rusun Marunda berasal dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan DKI Jakarta. Senada dengan Jokowi, ia juga mengancam bakal mengeluarkan oknum tersebut dan memutasikannya ke tempat lain.
"Oh pasti, akan kita keluarkan dari Dinas Perumahan. Kita belum bisa pecat sebagai PNS. Tapi kan kalau mengulangi, ada track record-nya," kata Basuki.
Mantan Bupati Belitung Timur itu merasa tak habis pikir mengapa oknum tersebut mempersulit warga yang ingin mengungsi ke Rusun Marunda. Padahal, menurutnya, kehadiran para pengungsi dapat membantu pengelolaan rusun yang dalam masa renovasi itu.
Modus yang digunakan oknum pegawai untuk menghambat warga adalah dengan meminta salinan kartu keluarga dan KTP. Selain itu, oknum tersebut juga berdalih tak bisa memberikan fasilitas rusun kepada warga yang mengungsi dengan alasan biaya perawatan dan biaya listrik yang mahal.
"Saya bingung, masak diminta kartu keluarga dan KTP? Kan lagi kebanjiran. Lagi pula kalau ditempati kan jadi aman, enggak ada lagi pencurian pintu di rusun itu," ujarnya.
Source : Kompas.com
Pendapat Saya : Seharusnya warga dapat memenuhi keinginan dari pemerintah daerah tentang Rumah susun ini , pemerintah sudah menyediakan fasilitas yang lengkap dan memadai , tapi sayang warga nya tidak mau menempati karna tarif yang mahal menurut warga
0 komentar:
Posting Komentar